Loading icon
Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi Oleh Pemerintah Dalam

Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi Oleh Pemerintah Dalam

Share:

Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi Oleh Pemerintah Dalam. Mata uang Indonesia diatur secara resmi oleh pemerintah dalam UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. UU 7 tahun 2011 tentang Mata Uang memuat regulasi tentang:.

pengaturan mengenai Rupiah secara fisik, yakni mengenai macam dan harga, ciri, desain, serta bahan baku Rupiah. pengaturan mengenai Pengelolaan Rupiah sejak Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah. pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, penukaran Rupiah, larangan, dan pemberantasan Rupiah Palsu. pengaturan mengenai ketentuan pidana terkait masalah penggunaan, peniruan, perusakan, dan pemalsuan Rupiah.

Mata uang Indonesia diatur secara resmi oleh pemerintah dalam .... a. UU No. 7 Tahun 2011 b. UU No.

Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi Oleh Pemerintah Dalam. Mata uang Indonesia diatur secara resmi oleh pemerintah dalam .... a. UU No. 7 Tahun 2011 b. UU No.

Jawaban:. a. UU No.

7 Tahun 2011. Penjelasan:. Sebagaimana tertulis di dalam pembukaan UU no. 7 tahun 2011, bahwa selama ini peraturan tentang macam dan harga mata uang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 238 UUD 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri. Maka diputuskanlah UU tentang mata uang yang disahkan pada tanggal 28 Juni 2011 oleh Presiden RI yang menjabat saat itu dan disetujui oleh DPR.

Undang Undang Dasar 1945

Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi Oleh Pemerintah Dalam. Undang Undang Dasar 1945

Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undangundang. Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24A (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 32 (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Lembaga Penjamin Simpanan

Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi Oleh Pemerintah Dalam. Lembaga Penjamin Simpanan

Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara antara lain: operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; penetapan tingkat diskonto; dan penetapan cadangan wajib minimum. Berkaitan dengan hal tersebut, BI melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar neger, dan dapat menerima pinjaman luar negeri.

Disamping itu, BI juga diberi kewenangan untuk mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dan menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan baku yang digunakan dana tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Terkait dengan pengawasan bank, dalam UU ini diamanatkan bahwatugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan UU.

Hubungan dengan Pemerintah: Dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor rril, Rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menetri atau pejabat Pemerintah. BI dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali di pasar sekunder. Transparansi dan prinsip akuntabiitas publik dilakukan dengan cara a.l: Menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya dan rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang.